Atasi ketimpangan, Pemerintah Luncurkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan

Ketimpangan merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmerataan atau adanya perbedaan jarak yang terjadi dalam masyarakat, yang di ukur melalui rasio gini. Ketimpangan pembangunan adalah pemasalahan yang tak kunjung usai yang harus dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Ketimpangan pembangunan mejadikan pembangunan dari daerah satu dengan daerah lainnya tidak merata sehingga dapat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi, terutama daerah dengan tingkat pembangunan yang rendah.

Badan Pusat Statistik mencatat rasio gini Indonesia pada September 2016 sebesar 0,394. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,405. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih jauh dari target pemerintah yaitu 0,36 pada tahun 2019. Selain itu, menurut survei lembaga keuangan Swiss, ketimpangan ekonomi Indonesia menempati peringkat ke 4 dibanding negara lain di dunia. Di mana 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 0,49 persen kekayaan Nasional. Tidak hanya itu, dunia perbankan juga dikuasai oleh pemegang simpanan di atas 1 Milyar.

Ketimpangan juga terlihat pada sektor pertanian dan perkebunan dimana penguasaan lahan pertanian dimiliki oleh aktor non-pertanian. Pada sektor kelautan, dari 1 ha potensi budidaya laut, hanya 0,04 ha yang sudah dimanfaatkan. Kemudian kondisi Sumber Daya Manusia tercatat bahwa dari 5 orang pengangguran, 3 orang merupakan lulusan di atas tingkat SMP. Jika tidak diatasi kondisi ini tentunya dapat memicu terjadinya reaksi yang negatif terhadap pasar, reaksi negatif terhadap demokrasi, dan munculnya konflik sosial dalam masyarakat.

Bebagai jenis kebijakan pernah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi selama ini. Hanya saja ketimpangan masih saja terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru dalam mengatasi ketimpangan yakni “Kebijakan Ekonomi Berkeadilan”. Kebijakan ini mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan ini tujuannya adalah menciptakan equity bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan Berbasis Lahan

Kebijakan berbasis lahan bertujuan untuk meciptakan kepemilikan lahan yang seimbang bagi masyarakat, yang terdiri dari reforma agraria, pertanian, perkebunan, masyarakat miskin kota (urban poor) dan perumahan terjangkau, nelayan dan budidaya rumput laut.

Sebelumnya Pemerintah telah membuat Program Reforma Agraria atau disebut juga Pembaruan Agraria yakni proses restrukturasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah). Langkah yang dilakukan dengan penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Pokok Agraria, dan penyelenggaraan Land Reform Plus, yakni penataan aset tanah bagi masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi dan politik untuk memanfaatkan tanahnya dengan baik. Dalam Land Reform Plus terdapat dua hal penting yang dilakukan yaitu Aset Reform dan Akses Reform. Kebijakan Reforma Agraria ini nantinya akan diselaraskan dengan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan.

Penguasaan lahan yang berlebihan oleh pihak-pihak tertentu menimbulkan adanya ketimpangan. Oleh sebab itu pemerintah akan melakukan pendataan terhadap kepemilikan lahan, land bank, izin yang dimiliki maupun kebun yang sudah ditanami di seluruh Indonesia. Bersamaan dengan hal itu pemerintah akan merumuskan kebijakan pengembangan dan peremajaan kebun rakyat.

Untuk perkebunan pemerintah akan menetapkan kebijakan untuk mendorong peranan swasta, terutama komoditas di luar kelapa sawit. Komoditas tebu, teh, kopi, karet, kelapa, kakao, dan cengkeh memerlukan kerjasama dengan pihak swasta yang lebih banyak. Dengan harapan pihak swasta akan berperan untuk penyediaan bibit, peningkatan rantai nilai, peningkatan kualitas, dan menjadi off-taker atau avalis. Hal itu nantinya dapat mendorong terciptanya perkebunan rakyat berbasis koperasi yang memiliki manajemen yang baik dan produktivitas tinggi.

Banyaknya jumlah masyarakat miskin kota (urban poor) menimbulkan ketimpangan yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah merencanakan kebijakan tentang soscial housing, housing financing, land bank dan harga tanah yang terjangkau, dan penegakan kebijakan tata ruang. Dimana pemerintah akan membangun perumahan terpusat di pedesaan untuk mengurangi adanya migrasi dan urbanisasi. Selain itu pemerintah akan membangun rusun untuk golongan menegah kebawah dengan transit oriented development.

Untuk mengurangi ketimpangan nelayan dan budidaya rumput laut. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang akan mendorong peranan swasta untuk investasi pengolahaan dan off-taker rumput laut. Dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan di 17 provinsi pemerintah akan memberikan bantuan sarana dan prasarana pendukung perikanan dan rumput laut, dan menyiapkan industri pengolahan rumput laut.

Kebijakan Berbasis Kesempatan

Kebijakan Berbasis Kesempatan bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi masyarakat, meliputi sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan ICT, ritel dan pasar, pembiayaan dan anggaran pemerintah.

Dalam hal pajak pemerintah akan memberlakukan pajak progresif bagi pemilik aset, modal kuat, dan profit tinggi untuk membantu pihak yang lebih lemah. Pemerintah juga akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) menjadi capital gain tax karena kecenderungan pajak transaksi yang selama ini dibayar oleh pembeli ataupun penjual tanah lebih rendah dari yang seharusnya. Tidak hanya itu, nantinya akan ada disinsentif melalui unutilized asset tax untuk mencegah spekulasi tanah maupun pembangunan properti yang tidak dimanfaatkan.

Pemerintah akan mendorong UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadi sektor manufaktur untuk mendapatkan nilai tambah. Dalam hal ini pemerintah akan mengubah basis pengadaan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian/Lembaga menjadi penciptaan pasar-pasar di mana masyarakat diberdayakan dalam memilih bantuan (Rights to Choose Program) yang mereka perlukan. Pemerintah juga akan melindungi segmen pasar tertentu dari bisnis terintegrasi dan bermodal kuat.

Dalam ritel dan pasar pemerintah akan mencegah tergerusnya peranan warung-warung, toko dan pasar tradisional, dari ancaman pasar/toko modern yang bermodal kuat. Di mana pemerintah akan melakukan penataan dan pendataan dari pasar tradisional dan pasar modern, adanya pengaturan jarak, lokasi dan zonasi pasar maupun toko modern. Selain itu pemerintah mewajibkan untuk melakukan penyerapan produk setempat dan Fair Access ke dalam distribusi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan pangsa pasar tradisional menjadi 50 persen.

Dalam hal pembiayaan dan anggaran pemerintah akan mengubah orientasi bantuan dari pengadaan langsung menjadi subsisdi yang diserahkan melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu diperlukan insentif fiskal dan non-fiskal bagi kegiatan usaha melalui sinergi antara BUMN dan swasta, maupun antar badan dan usaha lain. Pemerintah juga akan menyempurnakan sistem KUR (Kredit Usaha Rakyat) ke arah pembiayaan usaha yang non-bankable, dan program pengadaan akses yang mudah bagi pengusaha menengah ke bawah. Sehingga akan meningkatkan supplier proyek pemerintah berskala menengah dan kecil nantinya.

Kebijakan Berbasis Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kebijakan Berbasis Kapasitas Sumber Daya Manusia bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kewirausahaan masyarakat, dengan vokasi, kewirausahaan (entrepreunership) dan pasar tenaga kerja.

Adanya ketidaksesuaian kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian lulusan yang ada menjadikan pemerintah mengeluarkan skema job matching antara industri dan vokasi. Selain itu pemerintah akan melakukan indentifikasi lapangan kerja di masa depan sehingga dapat menciptakan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pelatihan keahlian SDM. Tidak hanya itu, pemerintah akan berfokus pada skill, collaborative, flexibility, dan impact (bukan semata-mata gelar).

Perlu diketahui bahwa senjata paling ampuh dalam mengatasi ketimpangan adalah dengan pendidikan. Pendidikan yang baik nantinya akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang baik pula, sehingga akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Peningkatan keahlian, kapasitas SDM diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka sebanyak 600 ribu dalam 3 tahun ke depan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s